Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha salad buah di Kota Bima, khususnya terkait dengan ketidakpatuhan dalam mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang dijual. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana pengaturan hukum terkait pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk pangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed methods) Normatif-Empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaku usaha salad buah di Kota Bima yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa telah melanggar kewajiban hukum sesuai Pasal 8 Undang- Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran ini mengabaikan hak konsumen atas informasi yang akurat dan berpotensi membahayakan keamanan serta kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun jalur pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha dapat berupa sanksi pidana, denda, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaku usaha makanan olahan di Kota Bima serta peningkatan edukasi konsumen mengenai pentingnya informasi tanggal kedaluwarsa untuk melindungi hak-hak mereka. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelanggaran Pelaku Usaha Salad Buah Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.

Afirmasi Keterwakilan dan Elektabilitas Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Indonesia

Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Artikel ini adalah hasil riset tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berupaya mengetahui rasionalitas Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia, apa saja kebijakan serta hambatan yang ditemui. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kuota perempuan paling sedikit 30% mulai diberlakukan pada pemilu 2004. Namun sampai dengan pada pemilu legislatif terakhir, harapan tercapainya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan masih belum terpenuhi. Orisinalitas penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini belum dilakukan penelitian secara mengerucut tentang Afirmasi Keterwakilan Dan Elektabilitas Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Indonesia. Sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tentang persoalan ini.

Ecoliteracy berbasis Etik Profetik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Riki Zulfiko — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Agama memiliki peran yang sangat penting didalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Ditengah laju globalisasi dan kapitalisme yang telah sangat menggurita menguasai sumber daya alam Indonesia dan berpotensi menciptakan kerusakan ekosistem. Ecoliteracy berbasis nilai nilai etik profetik menjadi salah satu program strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia melalui sumber daya persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah memiliki andil yang sangat besar dalam membumikan ecoliteracy berbasis nilai nilai etik profetik sebagai Islamic worldview.

Dampak Kebijakan Penyitaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan terhadap Ketahanan Ekonomi Lokal

David Banjarnahor, Sy. Muhammad Ikhsan — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Kebijakan penyitaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan memberikan dampak kajian terhadap ketahanan ekonomi masyarakat lokal serta perumusan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis peraturan, literatur ilmiah dan data sekunder yang relevan untuk mengevaluasi perubahan pendapatan, lapangan kerja dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam kebijakan penyitaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan lahan perkebunan kelapa sawit tanpa strategi pemberdayaan berisiko menurunkan pendapatan dan memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat. Namun, integrasi program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, akses pembiayaan dan kemitraan pengelolaan lahan hasil oleh BUMN dan koperasi lokal atau Merah Putih bersama masyarakat terdampak mampu meminimalkan dampak negatif serta membuka kembali peluang ekonomi baru yang berkelanjutan. Kesimpulannya, kebijakan penyitaan akan efektif jika diiringi dengan keterlibatan aktif masyarakat dan kolaborasi lintas sektor sehingga pemulihan aset negara dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Tindak Pidana Narkotika: Studi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Pelajar Kabupaten Bima

Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Artikel ini adalah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Kalangan Remaja ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap preventif remaja terhadap bahaya narkotika dan psikotropika melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung. Permasalahan utama yang mendasari penelitian ini adalah rendahnya literasi remaja mengenai narkoba, serta masih lemahnya pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan informasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah empiris yaitu pendekatan penelitian lapangan bukan hanya dari toeori atau peraturan tertulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sebelumnya memperoleh informasi tentang narkoba dari media sosial dan teman sebaya, bukan dari pendidikan formal. Guru BK juga mengakui bahwa pendekatan edukasi selama ini belum menyentuh aspek emosional dan sosial siswa secara mendalam. Observasi selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi serta munculnya sikap reflektif dan kritis terhadap pengaruh lingkungan. Beberapa siswa secara sukarela menyatakan minat untuk menjadi penyuluh sebaya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi berbasis pengalaman nyata dan pendekatan dialogis memberikan dampak positif dalam membentuk kesadaran dan sikap preventif remaja terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.

Hukum Agraria Studi Penyelesaian Sengketa Agraria dengan Pendekatan Nonpenal di Matakando

Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Sejak manusia lahir, manusia telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama, mulai dari keluarga, bermasyarakat, hingga bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain, dan menurut Aristoteles disebut zoon politicon. Setiap individu berinteraksi dengan individu dan kelompok lain, diatur oleh aturan, adat, atau norma yang disebut hukum. Indonesia sebagai negara agraris memiliki sejarah panjang pengelolaan tanah dan sumber daya alam, di mana isu pertanahan menjadi persoalan krusial sejak masa kolonial hingga kini. Pengelolaan tanah yang tidak adil dan tidak transparan mewariskan masalah yang masih terasa hingga sekarang, diperparah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Agraria kini tidak terbatas pada tanah, namun juga mencakup bumi, air, dan kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UUPA. Hukum agraria sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat karena mengatur pertanahan tempat masyarakat tinggal, menegakkan fungsi sosial tanah, dan membatasi dominasi swasta. Sengketa agraria telah lama terjadi, melibatkan individu, masyarakat, pemerintah, hingga korporasi. Konflik pertanahan sudah mengakar, sehingga penting diidentifikasi akar masalahnya untuk mencari solusi. Penyelesaian sengketa dapat melalui litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (luar pengadilan), namun ketidakjelasan hukum dan kebijakan yang tidak memperhatikan aspek sosial serta budaya masyarakat sering menghambat penyelesaian sengketa tanah.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Prospek Keadilan Agraria di Indonesia: Kajian Hukum dan Kebijakan

Luthfi Ius Budiasto, Al Sentot Sudarwanto, Hari Purwadi — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan dominasi korporasi dalam penguasaan SDA dan terpinggirkannya hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan lainnya. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaksinkronan antara Undang-Undang Pokok Agraria dengan undang-undang sektoral, serta lemahnya implementasi kebijakan reforma agraria menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan agraria. Diperlukan rekonstruksi hukum agraria yang progresif, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta penguatan lembaga penyelesaian konflik yang berbasis keadilan sosial dan ekologis.

Pelaksanaan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan Pencurian oleh Tokoh Adat Suku Mbojo

Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Artikel ini menganalisis penegakan hukum dengan metode Restorative Justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan pencurian oleh tokoh adat Suku Mbojo. Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi dan musyawarah, berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada penghukuman. Metode yang digunakan adalah hasil pendekatan empiris dengan pengumpulan data lapangan untuk menggambarkan praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh tokoh adat. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice oleh Tokoh Adat sangat efektif menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan harmonis, dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Proses ini melibatkan kesepakatan damai, pemberian ganti rugi, serta rekonsiliasi yang difasilitasi oleh tokoh adat sebagai mediator netral. Namun, penerapan restorative justice memiliki batasan, seperti tidak cocok untuk tindak pidana berat, adanya potensi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, serta tantangan dalam konsistensi dan landasan hukum. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dan budaya musyawarah dalam menegakkan metode Restorative Justice, serta perlunya penguatan regulasi dan sinergi antar aparat penegak hukum untuk mendukung implementasi Restorative Justice secara berkelanjutan di Indonesia.

Analisis Kapasitas Kelembagaan pada Koperasi Bontang Ekonomi Pariwisata dan Maritim Kota Bontang

Renda Wahyu Lestari — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Bontang Ekonomi Pariwisata dan Maritim Kota Bontang. Data primer diambil pada bulan Januari 2025, pengambilan sampel menggunakan metode survei dimana seluruh anggota Koperasi Bontang Ekonomi Pariwisata dan Maritim menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil penelitian yaitu Koperasi Perikanan BEM (Bontang Ekonomi dan Pariwisata Maritim) berdiri pada tanggal 30 Oktober 2017. Bertempat Jalan MT THAMRIN, Gang Keladi 2, No.91, Rt 02, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Badan Hukum Koperasi BEM : 00593/BH/ M.KUKM.2/X/2017. Nilai skor tingkat kapasitas kelembagaan Koperasi BEM Bontang secara kumulatif rata-rata hasil dari indikator kapasitas kelembagaan yang diperoleh menunjukkan angka (81,83) dengan kategori tinggi. Skor komulatif yang tinggi mencerminkan kinerja Koperasi BEM yang konsisten diberbagai aspek kelembagaan, termasuk manajemen, organisasi, inovasi, dan partisipasi anggota. Ini menunjukkan bahwa koperasi telah berhasil dalam mengelola sumber daya dan menjalankan operasionalnya dengan efektif.

Kearifan Lokal sebagai Pilar Hukum Adat dalam Perlindungan Sumber Daya Alam

Septiana Novitasari, Aris Suliyono — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji posisi kearifan lokal sebagai pilar hukum adat dalam perlindungan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-terstruktur dengan tokoh adat serta analisis terhadap dokumen hukum dan kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat di berbagai daerah seperti Maluku, Kalimantan, dan Papua memuat prinsip-prinsip ekologis yang berfungsi sebagai instrumen hukum tidak tertulis dalam menjaga kelestarian SDA. Namun, sistem hukum nasional cenderung menempatkan hukum adat sebagai subordinat, sehingga menimbulkan ketegangan antara norma lokal dan kebijakan negara. Selain itu, lemahnya integrasi kelembagaan dan desentralisasi lingkungan yang belum efektif memperburuk ketimpangan pengelolaan SDA. Harmonisasi antara pendekatan yuridis normatif dan sosiologis diperlukan untuk menjembatani kesenjangan hukum tersebut. Oleh karena itu, pengakuan dan penguatan kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional menjadi penting untuk menjamin keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan berbasis komunitas.

Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Kearifan Lokal di Bima Nusa Tenggara Barat

R Ridwan, N Nuryadin — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional. Pengelolaan SDA selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan sentralistik yang mengabaikan nilai-nilai lokal, sehingga memunculkan konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan agraria. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan multidisipliner yang melibatkan kajian hukum, antropologi, dan sosiologi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Bima memiliki sistem pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal yang terbukti efektif dan berkelanjutan, seperti praktik mori mori, pance, dan poda. Kearifan ini mencerminkan prinsip konservasi dan keadilan ekologis yang seharusnya dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum nasional dengan norma adat, pengakuan hak masyarakat adat, serta penguatan peran kelembagaan lokal dalam tata kelola SDA. Dengan demikian, kebijakan hukum berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan pembangunan yang adil, lestari, dan bermartabat di wilayah Bima dan Indonesia secara umum.

Mitigasi Perubahan Iklim: Urgensi Reformasi Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Secara Holistik Progresif

Sigit Sapto Nugroho — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah reformasi hukum sumber daya alam (SDA) dan lingkungan secara holistik progresif dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim, Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan filsafat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah reformasi hukum SDA dan lingkungan secara holistik progresif dalam upaya mitigasi perubahan iklim antara lain: (1) reformasi legislasi hukum SDA lingkungan mendasarkan prinsip good governance dan prinsip ekonomi biru serta upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, (2)reformasi peradilan dan penegakan hukum SDA dan lingkungan, (3) reformasi perlindungan ekosistem SDA dan lingkungan berkelanjutan (4) reformasi melalui kerja sama SDA dan lingkungan secara global. Adapun sikap pemerintah melakukan langkah-langkah reformasi terhadap hukum SDA dan lingkungan sejalan dengan upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim di masa depan antara lain yaitu: (1) Menyusun RAN-GRK komitmen dalam Persetujuan Paris, (2) Pengembangan energi terbarukan, (3) Penghijauan dan pelestarian hutan (4) Transportasi publik ramah lingkungan. (5) Strategi adaptasi perubahan iklim yaitu: (a) Pembangunan ketahanan dan peringatan dini mitigasi perubahan iklim; (b) Transisi energi menuju sistem energi yang berkeadilan dan ramah lingkungan.

Fenomena Kebakaran Hutan Jati di Bojonegoro Perspektif Sains dan Agama Islam

S Sulistiyani, Reza Ahmad Zahid — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Kebakaran hutan jati di wilayah kabupaten Bojonegoro merupakan fenomena yang dapat dianalisis dari dua perspektif utama, yaitu sains dan agama. Dari sisi ilmiah, kebakaran ini sebabkan oleh kombinasi faktor alam, seperti musim kemarau panjang yang meningkatkan suhu sehingga menyebabkan daun dan ranting mengering. Gesekan antara daun dan ranting menyebabkan percikan api sehingga terjadi kebakaran hutan. Namun, peran manusia dalam eksploitasi hutan, membuang putung rokok sembarangan, pembakaran sampah kering dan kegiatan api unggun anak pramuka tanpa pengawasan juga penyebab kebakaran hutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga lingkungan, buku-buku, serta artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen yang mencakup penelitian ilmiah dan data statistik terkait kebakaran hutan, surat kabar, media sosial, kajian literatur Islam dengan mengumpulkan serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan kontekstual dan komparatif. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memberikan pemahaman tentang wawasan yang komprehensif terkait fenomena kebakaran hutan jati di Bojonegoro perspektif ilmu pengetahuan (sains) dan agama (Islam), sehingga dapat berjalan beriringan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Manusia menjadi lebih bijaksana dalam mengolah alam serta bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan ekosistemnya. Manusia dapat memetik hikmah dibalik fenomena ini melalui pemahamannya terkait korelasinya dengan sains dan agama. Manusia didorong untuk tidak sekadar memandang tragedi sebagai sanksi, melainkan juga sebagai momen untuk mengevaluasi diri, meningkatkan keimanan, serta memperbaiki koneksi dengan orang lain dan lingkungan hidup. Bencana alam menurut Islam diartikan sebagai ujian, teguran, akibat dari tindakan manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat. Ar-Rum: 41 yang berhubungan dengan kebakaran hutan bukan hanya peristiwa alamiah semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Islam menekankan bahwa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjaga lingkungan dan tidak hanya bersikap pasrah terhadap bencana. Oleh karena itu, pendekatan terbaik dalam menghadapi kebakaran hutan adalah dengan menggabungkan pemahaman ilmiah dan nilai-nilai agama. Solusi yang ditawarkan mencakup upaya pencegahan berbasis sains, seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan penerapan kebijakan mitigasi kebakaran, serta kesadaran spiritual untuk lebih menghargai dan menjaga alam sebagai amanah dari Allah SWT.

Dari Hutan ke Meja Regulasi: Revitalisasi Nilai Lokal dalam Reformasi Kebijakan SDA

S Suyono — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya revitalisasi nilai-nilai lokal dalam reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Metode kajian literatur digunakan dengan mengkaji berbagai studi terdahulu terkait kebijakan SDA, birokrasi, dan peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai lokal dan praktik adat dalam proses regulasi dan pelayanan publik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat adat. Revitalisasi kearifan lokal menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang berpotensi merusak ekosistem dan mengabaikan keadilan sosial. Kesimpulannya, reformasi kebijakan SDA yang inklusif dan berbasis nilai-nilai lokal mampu menjembatani antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan secara berkelanjutan.

Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Perizinan Tanah Irigasi di Kabupaten Kudus

Rini Fatmala, S Suparyono — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam rangka mengoptimalkan sumber daya alam terhadap pemanfaatan perizinan tanah irigasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum penelitian yuridis empiris yang diolah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tekhnik pengumpulan data melalui observasi dilapangan. Hasil dari penelitian ini adalah tanah irigasi yang status dari tanah tersebut merupakan hak pakai atas tanah yang tidak diterbitkan sertifikat, karena tanah irigasi tersebut adalah hak pakai atas tanah hak milik negara yang pada praktiknya masyarakat desa Undaan Kidul memanfaatkan perizinan tanah menjadi kegiatan non pertanian dengan mendirikan bangunan, terjadinya alih fungsi atas perizinan pemanfaatan tanah pertanian ini perlu mendapatkan perhatian yang serius sehingga perlu dilakukannya pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan tanah irigasi sehingga hal ini selaras dengan hukum sebagai alat rekayasa social (law as a tool of social engineering) supaya kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus berjalan optimal sesuai dengan konsep good governance.

Optimalisasi Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Achmad Ulil Hidayat, S Suparyono — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kebijakan hukum sumber daya alam (SDA) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan hukum SDA di tingkat daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan kelembagaan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi kebijakan hukum SDA. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif terhadap berbagai literatur, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa regulasi daerah cenderung bersifat administratif, belum menyentuh aspek keadilan ekonomi dan lingkungan, serta minim partisipasi masyarakat. Hambatan utama yang ditemukan adalah tumpang tindih regulasi, lemahnya kapasitas institusi daerah, dan kurangnya integrasi antara hukum nasional dan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, strategi optimalisasi yang diperlukan meliputi penguatan regulasi kontekstual, pembagian hasil yang adil, pendekatan ekonomi hijau, serta partisipasi masyarakat lokal agar kebijakan hukum SDA dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Konsep Keadilan Agraria dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Rizqiaranti Salsabila, Lego Karjoko, Rahayu Subekti — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 merupakan aturan dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan salah satu tujuannya ingin menciptakan keadilan bagi negara dan rakyat. Walaupun telah ditetapkan sebagai tujuannya, keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tersebut masih saja terasa belum jelas pengertian, kedudukan, lingkup serta liku-liku mengenainya. Ketidakjelasan konsep keadilan ini berimplikasi berbagai hal, termasuk kepada ketidakjelasan tujuan akhir yang diinginkan undang-undang tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara teoritik, konsep keadilan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria 1960 lebih dekat dekat dengan konsep dalam teori utilitarianisme, yakni ingin menciptakan kebahagiaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Akhirnya berdasarkan konsep dalam utilatianisme kebahagiaan selayaknya dapat dinikmati oleh setiap orang/individu, tetapi bila tidak dapat dicapai, maka diupayakan agar kebahagiaan itu dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (the greatest happiness for the greatest number of people).

Menjaga Alam dan Merawat Kearifan: Integrasi Kearifan Lokal dalam Kebijakan Hukum Penegelolaan SDA di Indonesia

Meilisa Indriani — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat eksploitasi berlebihan dan lemahnya penegakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kearifan lokal dalam kebijakan hukum pengelolaan SDA guna menciptakan tata kelola yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus pada beberapa komunitas adat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal seperti sistem panglima laot di Aceh, awig-awig di Bali, dan kasepuhan di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sosial masyarakat. Namun, kebijakan nasional belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara konsisten. Kesimpulannya, integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum SDA merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis dan memperkuat keberlanjutan pengelolaan alam di Indonesia.

Implementasi Kebijakan Reforma Agraria di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon

Aldo Putra Yudhistira, Lego Karjoko, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Reforma Agraria di Indonesia merupakan sebuah pilar krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, khususnya di Kelurahan Mojo, Surakarta. Sejak proklamasi kemerdekaan, Reforma Agraria telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai landasan hukum utama. Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan kebutuhan agraria masyarakat Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif peraturan perundang-undangan. Meskipun dihadapkan pada hambatan, program Reforma Agraria didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat, inisiatif digitalisasi data oleh pemerintah daerah, dan komitmen politik pusat melalui pendekatan "Reforma Agraria Plus." Keberhasilan program ini menuntut pendekatan holistik dan partisipatif, yang mencakup pembaruan sistem hukum, penguatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pemberdayaan ekonomi berkelanjutan, transformasi sosial yang inklusif, pertimbangan ekologis, dan sistem monitoring yang transparan. Sinergi kuat antar aspek legal, kelembagaan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, didukung oleh komitmen semua pihak di Kelurahan Mojo.

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Kasus Pencemaran akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Morowali

Moh Ikbal, Andi Purnawati — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali terhadap kasus pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KUHP, serta peraturan sektoral, dan menggabungkannya dengan studi empiris melalui dokumentasi kasus WALHI Sulteng (Perkara Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), publikasi LSM, dan berita media daring. Jenis penelitian ini bersifat socio-legal, melihat hukum sebagai norma dan praktik sosial yang berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan deduktif untuk melihat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Morowali belum efektif, dengan dominasi penyelesaian administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam penerapan sanksi pidana, serta dibutuhkan kebijakan yang tegas dan independen dari tekanan ekonomi demi keadilan ekologis.

Hukum Pidana dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia: Perspektif Normatif dan Tantangan Penegakan

Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, Yuko Fitrian — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan efektivitas hukum pidana dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia melalui pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA dan penegakan hukum pidana, serta didukung oleh analisis terhadap studi kasus dan laporanlaporan relevan. Temuan kunci menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi hukum pidana SDA yang cukup ekstensif, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan yang signifikan. Kendalakendala tersebut meliputi lemahnya sistem pengawasan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, kurangnya koordinasi yang sinergis antar lembaga penegak hukum, serta adanya indikasi kuat perlindungan terhadap pelaku kejahatan oleh kelompok kepentingan tertentu dan meluasnya praktik korupsi. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada rendahnya efektivitas hukum pidana dalam memberikan efek jera yang memadai dan melindungi SDA secara optimal. Akibatnya, terjadi kesenjangan yang signifikan antara tujuan ideal pembentukan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan SDA dengan realitas operasionalnya, di mana kerusakan lingkungan dan kerugian negara terus berlangsung. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi utama yang menekankan pentingnya reformasi regulasi agar lebih adaptif terhadap modus kejahatan yang berkembang, penguatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum secara berkelanjutan, peningkatan mekanisme pengawasan yang partisipatif dan transparan, perbaikan koordinasi antar lembaga secara terstruktur, serta komitmen pada penegakan hukum pidana yang lebih tegas, konsisten, dan sistematis. Upaya-upaya ini dipandang esensial untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Tinjauan Yuridis Konversi Lahan Pertanian di Indonesia pasca Disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU. No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Muhammad Gilang Pratama, Moh. Indra Bangsawan — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Indonesia berfungsi utama sebagai negara agraris, dengan sebagian besar perekonomiannya berakar pada sektor pertanian. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki perubahan status tanah di seluruh Indonesia. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum terkait transformasi lahan pertanian di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang. Metodologi penelitian hukum-normatif diterapkan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta penilaian literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terkait dengan lahan pertanian, pengelolaan masalah lahan dan perubahan status lahan pertanian erat kaitannya dengan perkembangan hukum agraria. Undang-Undang PA telah menetapkan peraturan mengenai hak atas penggunaan lahan, jaminan hukum, dan ketahanan pangan, serta pedoman mengenai reklasifikasi "status tanah" untuk kawasan pertanian. Namun, pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-Undang, menimbulkan berbagai implikasi berdasarkan doktrin "lex superior derogat legi inferiori".

Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur dalam Studi Kasus Kenakalan Remaja

Endhico Prima Ardilaga, Moh. Indra Bangsawan, Bambang Sukoco — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks kenakalan remaja serta menganalisis tinjauan yuridis terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fenomena kenakalan remaja seperti pencurian, tawuran, dan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak di bawah umur semakin mengkhawatirkan, sehingga memerlukan penanganan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap berhak mendapatkan perlakuan khusus melalui penerapan prinsip diversi dan keadilan restoratif sesuai dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini telah memberikan ruang pembinaan dan rehabilitasi bagi anak, namun masih ditemukan kendala di lapangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas pendukung. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan koordinasi antarlembaga menjadi penting agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap anak. Penegakan hukum terhadap anak harus selalu menjunjung tinggi asas keadilan, perlindungan, dan pemulihan sosial.

Front Matter

Moh. Indra Bangsawan — Wed, 15 Oct 2025 00:00:00 +0700

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga Prosiding Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam: Perspektif Ekonomi, Kearifan Lokal, Dan Transendental ini akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2025.

Tujuan seminar ini selain sebagai media diskusi juga untuk meningkatkan kontribusi para akademisi dan profesional dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan politik hukum. Disamping itu, juga sebagai wadah meningkatkan publikasi mahasiswa serta membangun suasana kondusif untuk meningkatkan jejaring antar perguruan tinggi. Telah terhimpun sebanyak 23 artikel.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua penulis yang telah menyumbangkan makalahnya dalam prosiding ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh dosen, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum UMS yang telah terlibat dalam perencanaan dan penyelengaraan seminar serta telah bekerja keras dalam pembuatan prosiding ini baik dari segi naskah agar memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan maupun dari segi tampilan yang disajikan secara apik. Kami mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penerbitan prosiding ini.

Kami berharap dengan adanya seminar dan prosiding ini kiranya dapat berguna memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh