Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Pemegang Hak Atas Tanah dengan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Achmad Syarif — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pertambangan merupakan konflik Agraria yang termasuk ekstrem atau melampaui batas pada saat ini, di mana masyarakat termasuk para petani, warga desa, komunitas-komunitas tertentu, atau juga masyarakat-masyarakat adat dihadapkan langsung dengan perusahaan tambang. Yang menjadi highlight atau sorotan sebab munculnya konflik dalam permasalahan ini diantaranya masyarakat yang menolak adanya kegiatan pertambangan, lahan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bertumpang tindih dengan masyarakat pemegang hak atas tanah. Tidak dapat dibenarkan jika pengolahan dan pengelolaan atas Sumber Daya Alam (SDA) justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena pada dasarnya telah tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat (3) bahwa "bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Kebijakan Pertambangan Perspektif Lingkungan (Studi Kasus Pengelolaan Tambang Minyak dan Limbahnya)

Rafi Putra Yulanda — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengevaluasi pengelolaan limbah dari aktivitas tambang minyak dalam konteks peraturan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Kajian dilakukan dengan mengkaji metode pengelolaan limbah yang telah diterapkan, yaitu Waste Water Treatment Plant (WWTP) dengan Dissolved Air Flotation (DAF) dan penggunaan karbon aktif dari kulit singkong, serta peraturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode WWTP dengan DAF dan karbon aktif dapat secara efektif mengurangi konsentrasi polutan dalam limbah cair tambang minyak, seperti padatan tersuspensi, COD, BOD, serta minyak lemak, BOD5, COD, sulfide, dan ammonia. Pengelolaan limbah ini menunjukkan kepatuhan terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, disarankan agar industri tambang terus mengadopsi teknologi terbaru, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta mempromosikan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi dan penelitian berkelanjutan diperlukan untuk memastikan efektivitas metode pengelolaan limbah dan mendukung upaya perlindungan lingkungan yang lebih baik.

Optimalisasi Sistem Perizinan Pertambangan di Indonesia: Menuju Tata Kelola yang Berkelanjutan dan Bermanfaat

Lady Tri Sonic — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Transformasi Regulasi Perdagangan Karbon melalui Carbon Trading sebagai Perwujudan Mendorong Green Economy di Indonesia

Ummi Azizah Zahroh, Yudho Taruno Muryanto, S Sasmini — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini mengeksplorasi pembentukan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia melalui bursa karbon, yang didorong oleh komitmen global terhadap perubahan iklim. Studi ini menekankan perlunya memperbarui regulasi perdagangan karbon untuk mendukung inisiatif ekonomi hijau, dengan fokus pada perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Indonesia, seperti Protokol Kyoto dan Paris Agreement. Menggunakan metode penelitian normatif dan konseptual, studi ini menyoroti manfaat dari pasar karbon yang diatur, termasuk transparansi harga dan transaksi kredit karbon yang efisien, dibandingkan dengan pasar sukarela. Studi ini juga membahas peran pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengelola bursa karbon. Penelitian ini mengusulkan kerangka regulasi yang ideal untuk menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, serta merekomendasikan pembentukan bursa karbon operasional di bawah Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan green economy.

Kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada Bidang Perlindungan Pengelolaan Hidup untuk Sektor Pertambangan

Cucun Cundaya Fitria Sari — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada pada UU Cipta kerja tersebut dapat merepresentasikan tanggung jawab negara sebagaimana prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, serta bahan hukum utama (primer) yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan pertambangan. Hasil analisis menunjukan bahwa persetujuan lingkungan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan izin pada umumnya. Pada konsep izin, dikenal dengan prinsip bahwa pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin maka melekat kepadanya sebuah tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkannya tersebut. Pada bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup UU Cipta Kerja tidak diatur secara eksplisit mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan, hal tersebut tentu dapat menghilangkan representasi tanggung jawab negara. Kejelasan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan persetujuan lingkungan menjadi awal lahirnya tanggung jawab negara sebagai prinsip utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pada UU Cipta Kerja perlu dipertegas mengenai subjek hukum dan/atau tingkatan pemerintahan/pejabat yang berwenang menerbitkan dan/atau memberikan persetujuan lingkungan untuk sektor pertambangan.

Optimalisasi Penerimaan Negara dari Pajak Kegiatan Pertambangan

Hanif Muhyiddin, P Pujiyono, Sunny Ummul Firdaus — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Pajak pertambangan menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah kekayaan akan hasil tambang, mulai dari emas, timah, batubara, nikel, dan sebagainnya. Namun dengan besarnya potensi pendapatan negara dari hasil tambang tersebut masih belum didapat secara optimal, hal ini dikarenakan masih maraknya aksi penambangan ilegal juga ekspor hasil tambang ilegal, sehingga negara tidak mendapat penerimaan pajak secara maksimal. Namun, optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan masih menjadi tantangan yang harus diatasi mengingat masih banyak ditemukan tambang ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan untuk meningkatkan penerimaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum doktrinal atau turidis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber terkait kebijakan pajak pertambangan di Indonesia serta studi literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlu adanya upaya optimalisasi penerimaan negara dari pajak pertambangan deengan dilakukannya intensifikasi pajak yang salah satu bentuknya adalah penerapan pengampunan pajak.

Antinomi Hukum Pengaturan Penawaran WIUPK dan IUPK secara Prioritas terhadap Badan Usaha Ormas Keagamaan

Nur Rizkiya Muhlas, A Amirullah — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua isu hukum utama yaitu pengaturan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara prioritas terhadap badan usaha yang berbentuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, serta implikasi hukum dari pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen hukum terkait untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah hukum yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat antinomi hukum yang signifikan dalam pengaturan penawaran WIUPK dan IUPK secara prioritas kepada badan usaha ormas keagamaan. Pertentangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam implementasinya. Di sisi lain, pemberian IUPK kepada organisasi masyarakat di bawah PP No. 25/2024 membawa implikasi hukum yang luas. Meskipun kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan ekonomi lokal, terdapat risiko konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang harus dikelola dengan hati-hati. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan implementasi PP No. 25/2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan kepatuhan hukum dan keberlanjutan lingkungan.

Pembagian Kepemilikan Tanah yang Berkeadilan Sosial berbasis Transendental

Yulian Dwi Nurwanti — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang yang sesuai dengan sistem nasional. Jika kita melihat tipikal konflik pertanahan yang ada di Indonesia sangatlah beragam dan seringkali bersinggungan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengatur kepemilikan hak atas tanah Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu menggunakan pendekatan socio-legal sebagai konsekuensi penggunaan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang menggabungkan dan menghubungkan faktor-faktor hukum dan non-hukum.Penelitian pada umumnya mengandung dua ciri pokok yaitu logika dan pengamatan empiris. Bagi masyarakat Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi yakni (1) dalam sudut pandang ekonomi adalah sarana produksi untuk membawa kemakmuran; (2) Secara politis menentukan posisi setiap orang dalam mengambil keputusanmasyarakat; (3) Sosial budaya yang tinggi dan rendahnya pemilik; (4) Sakral, karena menyangkut masalah warisan dan transendental. Menyadari pentingnya tanah Bagi kehidupan Manusia, Republik Indonesia merumuskan tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis dan substansial didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang baik. Ketimpangan atas kepemilikan tanah inilah yang sering menyebabkan masalah tanah dinegara agrarian terutama Indonesia yang merupakan salat Satu penyebab konflik agraria. Indonesia sebagai negara hukum menghadapi berbagai konflik pertanahan yang kompleks dan seringkali melibatkan klaim antara masyarakat dan pemerintah. Keadilan sosial, yang menjadi hak seluruh rakyat, harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Menyibak Ilusi Ideologi dalam Pemberian Izin Pertambangan bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan sebagai Upaya Pembangunan Nasional

Ahmad Mukhlish Fariduddin, Olivia Agatha Kusuma — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Segala kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menjalankan roda kenegaraan haruslah berdasarkan pada Pancasila. Demikian juga dengan formulasi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan pertambangan, yang belakangan ini diambil langkah kontroversial oleh negara dengan memberikan izin pertambangan kepada organisasi masyarakat keagamaan berdasarkan Pasal 83A ayat (1) PP 25/2024. Klaim legislator bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Persoalannya, boleh jadi klaim tersebut hanyalah selubung palsu dari ilusi ideologis. Ideologi Pancasila dipinjam-tangankan untuk melegitimasi perbuatan penguasa dan mengatasnamakan pembangunan nasional sebagai selubungnya. Untuk menganalisis fenomena tersebut, digunakan teori kritik ideologi dari Slavoj Zizek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reflektif-kritis. Kesimpulan dari makalah ini adalah, segudang masalah yang dilahirkan dari pemberian izin tersebut, antara lain masalah ketidaksesuaian doktrinal dengan UU Minerba; pertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup; dan citra buruk wajah pertambangan Indonesia; lahir karena Pancasila hanya dijadikan ilusi ideologi semata. Setidaknya dalam sektor pertambangan ini, negara tidak berani memandang Pancasila sebagaimana adanya, jujur, dan holistik.

Hukum Profetik Pancasila: Studi tentang Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia

Noor Rahmad — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Hukum profetik Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya aspek kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai dengan realitas konkrit masyarakat negara tersebut. Kepercayaan terhadap pembangunan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai yang melekat pada bangsa agar arah pembangunan hukum jelas dan terukur dalam pembangunannya. Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta memastikan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tetap relevan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Refleksi pembangunan hukum Indonesia berdasarkan Pancasila tidak lepas dari paradigma hubungan hukum profetik dalam setiap kebijakan hukum, sehingga pemahaman hukum terwujud dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, Pancasila sendiri menjadi sumber hukum tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai asli nusantara yang terbentuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penting kiranya untuk menumbuhkan karakter berkebinekaan global yang tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sistem hukum Indonesia harus terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Kajian ini fokus pada analisis mendalam terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber pembangunan hukum terkait dengan pendekatan paradigma hubungan profetik dalam sistem hukum indonesia.

Penyelesaiam Konflik Pertambangan melalui Dimensi Keadilan Agraria

Amalia Zulfa Pritasari — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Konflik pertambangan sering kali muncul karena adanya pengabaian keadilan agraria bagi entitas yang memiliki posisi tawar lemah, yakni masyarakat terdampak. Penelitian ini berusaha menjawab upaya yang dapat mewujudkan keadilan agraria dalam menyelesaikan konflik pertambangan di Indonesia, dengan menganalisis substansi yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dan mencari struktur dan kultur hukum yang ideal untuk mewujudkan keadilan agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi dari UUD NRI 1945, UUPA, dan UU Minerba sebagian telah mengakomodir terciptanya keadilan agraria. Namun, secara empiris untuk struktur hukum dan kultur hukum belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga hal ini yang membuat penyelesaian konflik pertambangan semakin jauh dari cita mewujudkan keadilan agraria.

Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Koperasi Konsumen Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KKS BTM) Mulia Babat dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Sri Mega Indah Umi Zulfiani — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Corporate social responsibility (CSR) ialah kegiatan pertanggungjawaban semua perusahaan. CSR dilakukan untuk mingkatkan nilai perusahaan, perusahaan dalam perkembangannya senantiasa memelihara bisnisnya, nilai perusahaan yang tinggi bisa meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham (shareholder). Selain itu CSR berkomitmen untuk berkontribusi berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam bisnis, etika sangat diperlukan, karena merupakan nilai-nilai akan baik buruknya, benar salahnya dalam kegiatan berbisnis. Dalam mencapai kesuksesan bisnis, etika bisnis islam seperti kejujuran, keadilan dan kemerupakan elemen yang paling penting. Tujuan dari penelitian ini yakni guna menjelaskan 1) etika bisnis Islam dan Corporate responsibility 2) praktik CSR di KKS BTM Mulia Babat dalam etika bisnis. Metode yang digunakan Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah Field Research. Penelitian menghasilkan 1) bahwa etika bsinis islam ada lima aksioma dasar yaitu kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, kebajikan dan tanggung jawab. 2) penerapan CSR di KKS BTM Mulia Babat sudah melakukan CSR sesuai dengan etika bisnis Islam, yaitu tanggungjawab terhadap konsumen, tanggungjawab terhadap karyawab, tanggungjawab terhadap investor dan tanggungjawab kepada lingkungan.

Strategi Penyelesaian Hutang: Hak Kreditur Konkuren dan Jaminan Aset Debitur

Agung Wijayanto, Sunny Ummul Firdaus, Heri Hartanto — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian hutang dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan hutang, dengan memperhatikan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan literatur terkait untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur konkuren dan kreditur preferen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mencapai keadilan proporsional bagi kreditur konkuren muncul ketika aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya. Beberapa strategi penyelesaian hutang yang diidentifikasi termasuk restrukturisasi hutang, penjadwalan ulang pembayaran, dan penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase. Diskusi tentang hasil penelitian menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam konteks penyelesaian hutang, sejalan dengan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Rekomendasi kebijakan termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi kreditur konkuren, serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jaminan aset debitur.

Peran Hukum dalam Pencegahan Limbah Polusi Industri terhadap Lingkungan

Maimunah Rusydah Istiqomah, Miftah Waratmaja — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Masalah lingkungan hidup di Indonesia semakin mengkhawatirkan dengan kerusakan lingkungan yang sering terlihat sehari-hari seperti polusi kendaraan dan polusi pabrik. Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat serta ketidakpedulian terhadap akibat hukum menjadi faktor utama kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis. Hasil dari penulisan ini ialah pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan dengan membuat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 dan lembaga terkait urusan pencemaran. Serta beberapa faktor yang menghambat dan keberhasilan dalam pencemaran lingkungan.

Kajian Yuridis Pengaturan Perizinan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hukum Transendental Guna Mewujudkan Ekokrasi di Indonesia

Lucky Putri Selomitha, Lego Karjoko, Abdul Kadir Jaelani — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai perizinan pertambangan di indonesia ditinjau dari perspektif hukum transendental, serta untuk mengkaji keoptimalan penegakan hukum pengaturan perizinan pertambangan dalam mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama dengan disahkannya UU Nomor 3 Tahun 2020, pemerintah pusat memperoleh kendali eksklusif atas penyelenggaraan IUP, sehingga menghapuskan kewenangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut mempercepat proses perizininan. Akan tetapi, dengan menurunnya kewenangan Pemerintah Daerah, dengan sendirinya kesejahteraan masyarakat dan lingkungan disekitar wilayah pertambangan tidak mendapat perhatian maksimal. Apabila pengaturan tersebut dianalisis dari hukum transendental, maka sebaiknya peran daripada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam perizinan pertambangan jangan dihilangkan sama sekali, demi mewujudkan keselamatan dan keberlangsungan ekosistem alam yang merupakan ciptaan Sang Khalik dan kemaslahatan masyarakat. Kedua, pengaturan perizinan pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, meskipun menghapus kewenangan Pemerintah Daerah, akan tetapi juga mulai membuka cakrawala baru tentang aspek yuridis tentang pengelolaan pertambangan dan aspek lingkungannya guna mewujudkan ekokrasi di Indonesia. Dari aspek lingkungan, UU Nomor 3 Tahun 2020 mulai mengakomodir secara lebih maksimal beberapa permasalahan lingkungan, walaupun secara prinsip lingkungan masih banyak terlewati.

Kebijakan Kriminal terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan dalam Perspektif Keadilan Hukum Transendental

Abudzar Al Gifari, Rio Pradita Wibowo, Rehnalemkem Ginting — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak perlu diragukan lagi, terutama kekayaan alam berupa pertambangan dan memiliki konsekuensi hukum. Dengan maraknya kejahatan pertambangan saat ini, artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan perusakan lingkungan hidup di bidang pertambangan melalui hukum positif dan disandingkan dengan perspektif hukum transendental dalam menemukan keadilan dalam kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang membahas mengenai inovasi ilmu hukum berdasarkan ciri-ciri tertentu. Penelitian hukum normatif akan berfokus pada pandangan-pandangan positivistik, asas-asas dan doktrin-doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sistematika hukum, harmonisasi hukum, dan lain sebagainya. Penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Untuk menanggulangi kejahatan terkait pertambangan secara efektif di masa depan, kebijakan hukum pidana yang ideal harus memperhatikan penegasan dasar hukumnya. Ketentuan-ketentuan dalam hukum positif mengenai kebijakan kriminal juga harus memenuhi unsur keadilan.

Hukum Profetik dalam Pancasila Transformasi Nilai Transenden dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

S Suryani — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Paradigma Positifisme telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, realitas yang ada, tata cara berhukum juga mengalami ketidaknormalan dan telah menyimpang dari norma negara hukum (rechtsstaat). Paradigma Positifisme telah menyebabkan nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, realitas yang ada, tata cara berhukum juga mengalami ketidaknormalan dan telah menyimpang dari norma negara hukum (rechtsstaat). Maka intruksi paradigma transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampau batas-batas alam fisik, dan bersifat spiritual. hukum profetik dapat dipandang sebagai landasan ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat petunjuk intuitif (iman) atau apriori, karena pengetahuan intuitif bermula dari penerimaan manusia terhadap apa yang yang diatur dalam kitab suci(wahyu) dan petunjuk nabi ( Hadits). Hal ini sejalan dengan landasan ideologis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, maka nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sarat dengan landasan profetik, humanisasi, liberasi, dan transendensi: Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila Ketiga Persatuan Indonesia, Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Sila Kelima Sebagai sumber hukum, Pancasila bukanlah pedoman yang lazim bagi para regulator dan dinamisator dalam mengawal pembangunan hukum di Indonesia.

Pengelolaan Tambang oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Keadilan Sosial

F Fitriandi, Arif Suyono, Hari Purwadi — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal (doctrinal research). Penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian hukum lapangan (field research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat dan hak pengelolaan masyarakat hukum adat terhadap pertambangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu banyak perusahaan pertambangan yang memperoleh izin operasi tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Pemberian izin pertambangan di atas tanah adat sering menimbulkan konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur perlindungan dan prioritas bagi masyarakat adat sebagai tenaga kerja lokal. Masyarakat adat mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam pekerjaan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan, yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Welfare Society dalam Perspektif Prophetic Wordview

Marita Fatimah — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Welfare society merupakan sistem kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat sipil yang beroperasi pada level lokal atau sub-nasional, yaitu bagian-bagian tertentu dari sebuah negara. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (desk study) bahwa welfare society sebagai ujung tombak sistem kesejahteraan sosial. Realitas yang memprihatinkan dan memerlukan perhatian yaitu cara pandang masyarakat terhadap pencapaian kesejahteraan yang terlalu materialistik. Dalam perspektif prophetic wordview atau paradigma profetik bahwa perlunya tinjauan konsep kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Al-Qur’an. Sebagai suatu kesimpulan bahwa pendekatan dengan paradigma profetik mempertemukan kebenaran tidak saja secara empiris-material, tapi juga aspek filosofis, ruhaniah, terdalam, di balik yang nampak, bahkan spiritual sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari "welfare society".

Adat Walagara Perkawinan Masyarakat Suku Tengger Probolinggo berbasis Transendental

Fauziyah Putri Meilinda — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai transendental dalam adat Walagara perkawinan masyarakat Suku Tengger di Probolinggo. Adat Walagara merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang mengatur proses perkawinan di kalangan masyarakat Tengger, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum dan sosial, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Metode penelitian yang digunakan tulisan ini mendasarkan pada pendekatan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Walagara memiliki makna transendental yang kuat, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam semesta. Nilai-nilai seperti kesakralan, kebersamaan, dan keseimbangan alam terintegrasi dalam setiap tahap upacara perkawinan, mulai dari lamaran hingga prosesi pernikahan. Studi ini mengungkapkan bahwa adat Walagara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkokoh ikatan spiritual dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Tengger. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai transendental dalam adat Walagara memberikan wawasan baru tentang bagaimana tradisi lokal dapat berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan keberlanjutan sosial di era modern.

Penerapan Prinsip Hukum Islam dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Pembuatan Akta Bank Syariah

Rizka Aina Nur Safitri — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mendorong pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, termasuk dalam pembuatan akta bank syariah. Akta bank syariah merupakan dokumen penting yang memuat akad-akad syariah antara bank syariah dan nasabahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada pembuatan akta bank syariah. Menggunakan metode penelitian normatif dan studi pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan, penelitian ini mengkaji berbagai sumber hukum primer dan sekunder terkait prinsip syariah, kepatuhan syariah, dan pembuatan akta bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank syariah, khususnya dalam pembuatan akta menjadi sangat penting. Kepatuhan syariah tidak hanya menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pengembangan bank syariah yang berkelanjutan. Penerapan prinsip syariah yang konsisten dan komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat posisi bank syariah di pasar keuangan.

Penyelesaian Konflik Keluarga oleh Masyarakat Hukum Adat (Berbasis Moral Berasaskan Islamic Profetik)

Syaiful Munandar — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Salah satu yang mendasar menjadi konflik dalam keluarga adalah perceraian, penyelesaian perceraian bisa melalui mekanisme litigasi dan nonlitigasi. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan menjelaskan bentuk penyelesaian konflik keluarga menurut Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia serta mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk penyelesaian konflik keluarga dalam hukum adat berasaskan islamic profetik. Dalam penulisan ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif (conseptual aproach) dengan menggunakan pendekatan integrasi keilmuan antara perspektif ilmu sosial, terutama tentang kajian dimensi islamic profetik. Hasil penelitian, masyarakat hukum adat hendaknya mempunyai konsep asas islamic profetik, dengan memasukkan konsep islamic profetik yang berasal dari nilai-nilai moral dan etika berbasis wahyu sehingga dalam melaksanakan mediasi terhadap sebuah konflik keluarga jauh lebih baik, berakhlak, bermoral dan beretika serta bertujuan mencari ridha allah. ilmu islamic profetik diyakini akan dapat mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat nilai-nilai yang diilhami oleh ajaran nabi serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi elemen masyarakat yang sedang berkonflik keluarga.

Hak Atas Privasi tanpa Memandang Sogie bagi Kelompok LGBT dalam Yogyakarta Principle Tinjauan berbasis Paradigma Hukum Transendental

Riki Zulfiko — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Ditengah semakin menguatnya Gerakan pembelaan terhadap kelompok LGBT dengan dalih perlindungan hak asasi manusia yang disandingkan secara berlawanan dengan sikap homophobia yang berujung pada diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan memicu konflik ditengah Masyarakat. Sebagai negara dengan falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi nilai nilai ketuhanan. Penelitian ini mengangakt dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah pengaturan Hak Privasi tanpa memandang SOGIE menurut Prinsip prinsip Yogyakarta. Kedua, bagaimana kesesuaian hak privasi tanpa memandang SOGIE menurut paradigma hukum transendental. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan sifat deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa digagasnya Jogjakarta principle dalam rangka menerapkan standar hukum Hak Asasi manusia Internasional, untuk mengatasi pelecehan terhadap kelompok LGBT. Salah satu hak yang dijamin adalah setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Jogjakarta principle juga mewajibkan negara untuk mencabut semua perundang undangan yang mengkriminalisasi hubungan seksual sejenis yang dilakukan oleh orang dewasa. Budaya Indonesia masih measih mengangap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Secara yuridis, peraturan perundang undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang diyakini sebagai staatfundamentalnorm. penghapusan norma dan pemaksaan pengakuan terhadap prilaku LGBT tidak berkesesuaian dengan paradigma hukum transendental yang dikontekstualisasikan didalam cita hukum Pancasila sebagai bintang pemandu dalam Pembangunan hukum di Indonesia.

Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atas Kerusakan Lingkungan guna Kesejahteraan Masyarakat berbasis Prophetic Worldview

Lola Yustrisia — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Mineral dan Batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bentuk tanggung jawab yang dijalankan perusahaan dimulai saat aktivitas berlangsung hingga pasca penambangan dan ini sudah harus diperhitungkan. Sebab dampaknya bisa terjadi dalam jangka panjang terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan karena aktivitas tambang. Tanggung jawab sosial perusahaan inilah yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview? Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) perusahaan pertambangan atas kerusakan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis prophetic worldview adalah dijalankan sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan CSR/ Corporate Social Responsibility meliputi Reklamasi, Menyediakan Ruang Usaha dan Pembinaan, Mengembangkan atau Membangun Daerah Wisata, Rehabilitasi Hutan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengaruh Inkonsistensi Kebijakan Ekspor Pasir Laut terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keberlanjutan Ekologis

Enno Haya Gladya Naranta — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Perubahan iklim telah menjadi isu global yang mendesak dengan dampak signifikan terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Studi ini membahas dampak perubahan iklim di Indonesia, termasuk peningkatan suhu, frekuensi bencana alam, dan perubahan pada ekosistem laut serta dampaknya terhadap sektor pertanian dan perikanan. Penelitian ini juga menyoroti kebijakan terbaru pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut, yang mengizinkan ekspor pasir pantai setelah lebih dari dua dekade larangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yuridis untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan ini dengan hukum lingkungan yang berlaku serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi bertentangan dengan peraturan yang ada dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi mendalam dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Front Matter

Moh. Indra Bangsawan — Thu, 26 Sep 2024 00:00:00 +0700

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga Prosiding Kebijakan Pengelolaan Pertambangan: Perspektif Transendental ini akhirnya berhasil diterbitkan. Prosiding ini merupakan kumpulan makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus 2024.

Tujuan seminar ini selain sebagai media diskusi juga untuk meningkatkan kontribusi para akademisi dan profesional dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan politik hukum. Disamping itu, juga sebagai wadah meningkatkan publikasi mahasiswa serta membangun suasana kondusif untuk meningkatkan jejaring antar perguruan tinggi. Telah terhimpun sebanyak 35 artikel umum.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua penulis yang telah menyumbangkan makalahnya dalam prosiding ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada seluruh dosen, mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum UMS yang telah terlibat dalam perencanaan dan penyelengaraan seminar serta telah bekerja keras dalam pembuatan prosiding ini baik dari segi naskah agar memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan maupun dari segi tampilan yang disajikan secara apik.

Kami mohon maaf bila terdapat kekeliruan dalam penerbitan prosiding ini. Kami berharap dengan adanya seminar dan prosiding ini kiranya dapat berguna memberikan manfaat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh